Soal Kebijakan Suharto Untuk Memperkuat Pemerintahan dan Krisis Multidimensional

soal kebijakan suharto untuk memperkuat pemerintahan dan krisis multidimensional

Soal Kebijakan Suharto Untuk Memperkuat Pemerintahan dan Krisis Multidimensional – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh Soal-soal sejarah Indonesia kelas 12, XII KD 3.7 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal. Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang kebijakan Suharto untuk memperkuat pemerintahan dan krisis multidimensional.

Rangkuman Materi Kebijakan Suharto Untuk Memperkuat Pemerintahan dan Krisis Multidimensional

Untuk memudahkan mengerjakan latihan, silahkan pahami ringkasan materi di bawah ini:

Pada saat berkuasa Presiden Soeharto berusaha memperkuat kedudukannya, dengan berbagai kebijaksanaan antara lain Dwi Fungsi ABRI, Konsep Massa mengambang, Kooporatisasi Negara, Sentralisasi Pemerintahan, Program Bantuan Luar Negeri, sistem semi perwakilan, Namun kebijakan ini berdampak dalam bidang politik yaitu kehidupan negara yang tidak demokratis, dan terjadinya ketimpangan ekonomi.

Bacaan Lainnya

Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda dunia bukan hanya Indonesia, krisis inilah yang pada akhirnya membuka mata rakyat yang diwakili oleh mahasiswa maka terjadilah krisis multidimensional dimulai dari krisis politik, ekonomi, hukum sosial yang pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan.

Soal Pilihan Ganda

Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!

Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Penyimpangan yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketata negaraan adalah… 

BACA JUGA:  Soal Kehidupan Politik dan Ekonomi

A. Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa

B. Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus – kasus pidana

C. Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum

D. Rendahnya kesadaran politik warga negaranya

E. Tidak adanya kebebasan pers

2. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru adalah ….

A. Dwi Fungsi ABRI

B. Pembentukan sistem semi perwakilan

C. Pemberlakuan sistem masa mengambang

D. Kebebasan berkumpul dan berpendapat

E. Pembanguan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing

3. Munculnya tuntutan demokrasi, pengakuan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh …

A. Sentralisasi

B. Globalisasi

C. Urbanisasi

D. Rurialisasi

E. Monetisasi

4. Tuntutan penghapusan terhadap konsep Dwi Fungsi ABRI muncul pada akhir kekuasaan Orde Baru karena ABRI ….

A. Bersifat Otoriter

B. Menjadi alat penguasa

C. Menjadi kekuatan Hankam

D. Merupakan kekuatan terbesar di DPR

E. Tidak mendukung gerakkan Reformasi

5. Akibat yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini terhadap politik utang orde baru adalah …

A. Kemandirian rakyat meningkat

B. Kesejahtraan rakyat meningkat

C. Rakyat ikut menanggung hutang

D. Rendahnya tingkat pengangguran

E. Tingginya angka pendapatan nasional

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. A → Pembahasan:

Bentuk penyimpangan pada masa orde baru diantaranya, sebagai berikut:

  • Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa
  • Maraknya terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan.
  • Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah.
  • Terjadinya beberapa pemberontakan diakibatkan ketidakpuasan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan.
  • Terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari berbagai etnis pendatang di Indonesia.
  • Tidak adanya kebebasan berpendapat.
BACA JUGA:  Soal Ancaman Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965

2. D → Pembahasan:

Adapun ciri pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah cenderung otoriter militeristik.
  • Sistem pemerintahan memiliki corak sentralistik.
  • Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga Negara yang satu dan lainnya.
  • Kekuasaan serta wewenang Presiden berlebihan.
  • Kepastian hukum, keadilan serta supremasi hukum sangat kurang.
  • Hak untuk berpendapat dikekang.
  • Ditetapkannya Undang Undang Referendum.

3. A → Pembahasan: Pemerintahan masa Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan memiliki corak sentralistik, memberikan pengaruh terhadap demokrasi dan pengakuan HAM.

4. B → Pembahasan: konsep Dwi Fungsi ABRI dilaksanakan sebagai alat unutk memperkuat kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

5. C → Pembahasan: Indonesia meminjam dari negara lain dalam jumlah banyak dan dampaknya harga-harga di pasar turun sehingga masyarakat mampu membeli kebutuhan namun karena utang yang membengkak tidak diimbangi dengan pemasukan negara (melalui pajak dll) yang mencukupi akhirnya terjadi krisis ekonomi, pada akhirnya menjadi beban negara.

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS Modul Sejarah Indonesia Kelas 12, XII SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!

5/5 – (1 vote)

Apakah Ini Membantu? Follow Dinas.id di aplikasi Google News, KLIK DISINI

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.