Soal Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal-soal Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 10, 11, dan 12 SMA untuk Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal.
Oke, mari pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi pertanyaan tentang kewenangan lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945.
* (Disertai kunci jawaban di akhir soal)
Soal Pilihan Ganda
Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!
Pilihlah satu jawaban yang paling benar!
1. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
A. Almond
B. Sukarna
C. Robert Dahl
D. David Easton
E. Rusandi Sumintapura
2. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan …
A. Interest Group
B. Pressure Group
C. Political Figures
D. Infrastruktur Politik
E. Suprastruktur Politik
3. Perhatikan lembaga di bawah ini!
1. Lembaga swadaya masyarakat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor ….
A. 1, 2, 3 dan 4
B. 1, 3, 4 dan 5
C. 1, 3, 5 dan 6
D. 2, 3, 5 dan 6
E. 3, 4, 5 dan 6
4. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali …
A. Partai Politik
B. Lembaga Negara
C. Kelompok Penekan
D. Kelompok Kepentingan
E. Pendapat Umum bersama media massa.
5. Perhatikan kewenangan MPR!
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6
6. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ….
A. DPR dan MPR
B. DPR dan DPD
C. DPR dan DPRD
D. DPD dan DPRD
E. DPRD I dan DPRD II
7. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu …
A. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
B. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
C. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
D. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
8. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ….
A Mahkamah Agung
B Rakyat yang memilih
C Mahkamah Konstitusi
D Dewan Perwakilan Rakyat
E Majelis Permusyawaratan Rakyat
9. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal …
A. menetapkan UU
B. menyatakan perang
C. menetapkan anggaran
D. mengangkat duta dan konsul
E. mengangkat menteri-menteri
10. Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari …..
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
11. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah konstitusi
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Badan Pemeriksa Keuangan\
E. Pendapat Menteri Keuangan
12. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan …
A. federatif
B. legislatif
C. eksekutif
D. yudikatif
E. koordinatif
13. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ….
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
14. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari …
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
16. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
17. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ….
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
18. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pemeriksa Keuangan
19. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal …
A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
20. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
A. Presiden
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
21. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pemeriksa Keuangan
22. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ….
A. MA dan MK
B. DPR dan DPD
C. BPK dan DPD
D. MPR dan DPR
E. Presiden dan Wakil Presiden
23. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….
A. kejayaan bangsa
B. kemakmuran rakyat
C. Kesejahteraan rakyat
D. kemahmuran pemerintah
E. kestabilan pemerintahan
24. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilaimata uang terhadapbarang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali…
A. mengatur dan mengawasi Bank
B. menetapkan kebijakan moneter
C. melaksanakan kebijakan moneter
D. lembaga negara yang independen
E. mengatur kelancaran sistem pembayaran
25. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah …..
A. Partai Politik
B. Organisasi Polik
C. Kelompok Penekan
D. Kelompok Kepentingan
E. Organi Kemasyarakatan
26. Perhatikan gambar berikut!
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
1. ikut memilih dalam pemilihan umum
2. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
3. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
4. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
5. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
27. Perhatikan gambar berikut!
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
A. membawa poster demi kebaikan bangsa
B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa
E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah
28. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
29. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
30. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu …
A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku
Kunci Jawaban
1. E
2. E
3. D
4. B
5. E
6. B
7. E
8. D
9. C
10. D
11. C
12. C
13. A
14. E
15. B
16. B
17. B
18. A
19. A
20. A
21. E
22. B
23. B
24. D
25. D
26. A
27. B
28. A
29. C
30. C
Download Soal dan Jawaban
Jika menginginkan file soal Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Kami menyediakan untuk di unduh secara gratis, silahkan klik tombol unduh yang kami tampilkan di bawah ini, secara otomatis anda akan diarahkan ke halaman untuk mempersiapkan file!
Pelajari Juga: Soal Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Kelas 10, 11, dan 12 SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!
