Soal Perkembangan Kehidupan Politik Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru

soal perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa orde baru

Soal Perkembangan Kehidupan Politik Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh Soal-soal sejarah Indonesia kelas 12, XII KD 3.5 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal. Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa orde baru.

Rangkuman Materi Perkembangan Kehidupan Politik Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru

Untuk memudahkan mengerjakan latihan, silahkan pahami ringkasan materi di bawah ini:

Orde baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.  Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bacaan Lainnya

Orde baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan periode  kekuasaan presiden Soeharto.

Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, adalah masa Orde Baru (Orba).

Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat perintah sebelas maret (Supersemar), setelah terjadinya peristiwa G30S PKI di tahun 1965.

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara.

Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, peran negara sangat kuat karena kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Soal Pilihan Ganda

Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!

Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari ….

A. Orde Lama

B. Orde Baru

C. Reformasi

D. UUD 1945

E. Pancasila

2. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….

A. Mengirim pasukan ke Timor Timur

B. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia

C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB

D. Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat

E. Memimpin Organisasi Konferensi Islam

3. Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan  keamanan  dan social  dengan duduk di  MPR / DPR. Peran ini dikenal dengan…

A. Dwi Fungsi

B. Sapta Marga

C. Konsesus Nasional

D. ABRI Masuk Desa

E. Komando Daerah Militer

4. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi konfromi. Salah satu langkahnya adalah …

BACA JUGA:  Soal Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan VOC

A. Memperbaiki hubungan dengan negara Cina

B. Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan

C. Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI

D. Memprakarsai berdirinya ASEAN

E. Memprakarsai Konferensi Asia Afrika

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB

3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN

4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur

5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor…

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 2, 3, dan 5

E. 1, 4, dan 5

6. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah …

A. Pembentukan partai golongan karya

B. Masyarakat bebas membantuk parpol

C. Pancasila sebagai azas tunggal parpol

D. Menyederhanakan partai-partai politik

E. Membubarkan semua partai politik

7. Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu …

A. Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar

B. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

C. Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik

D. Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden

E. Diselenggarakan dalam waktu singkat dan menyeluruh

8. Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah …

A. Bhinneka Tunggal Ika

B. Eka Prasetya Pancakarsa

C. Tut Wuri Handayani

D. Ambeg Paramata

E. Catur Dharma Eka Karya

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.

2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis. 

5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa

dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. 

6) Sistem perwakilan bersifat semu

Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru ditunjukkan oleh nomor….

A. 1),2),3)

B. 2),3),4)

C. 1),5),6)

D. 4),5),6)

E. 3),4),5)

10. Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik  sentralisasi.  Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah ….

A. terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

BACA JUGA:  Soal Perkembangan Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru

B. daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

C. pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

D. rakyat hidup tentram karena  gejolak  dalam masyarakat  dapat diredam

E. orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. B → Pembahasan: Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari Orde Baru.

2. C → Pembahasan: Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB.

3. A → Pembahasan: Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan sosial dengan duduk di MPR / DPR. Peran ini dikenal dengan Dwi Fungsi.

4. B → Pembahasan: Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi konfromi. Salah satu langkahnya adalah memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan.

5. A → Pembahasan: Yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain:

  • normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia
  • Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB
  • Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN.

6. D → Pembahasan: Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah menyederhanakan partai-partai politik.

7. E → Pembahasan: Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Golkar.

8. D → Pembahasan: Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa.

9. A → Pembahasan:

Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru antara lain:

  • Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.
  • Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
  • Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

10. C → Pembahasan: Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan.

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS Modul Sejarah Indonesia Kelas 12, XII SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!

5/5 – (1 vote)

Apakah Ini Membantu? Follow Dinas.id di aplikasi Google News, KLIK DISINI

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.