Soal Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal-soal PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai referensi soal Ujian UAS, UTS, PAS, UKK semester genap, ganjil atau gasal.
Harap diperhatikan, * (Kunci jawaban ada di akhir soal). Tampa berlama-lama, yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi pertanyaan tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Soal Pilihan Ganda
Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!
Berikan jawaban terbaik dari pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Konsekuensi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara bagi peraturan perundang-undangan lain adalah ….
A. Peraturan perundangan-undangan lain di bawah konstitusi berkedudukan sebagai aturan pelaksana
B. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan lainnya
C. Ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya jika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar akan batal demi hukum
D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia
2. Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diterbitkan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ….
A. Tata hukum Indonesia mengikat seluruh penduduk Indonesia
B. Tata hukum Indonesia merupakan lanjutan dari tata hukum kolonial
C. Indonesia mulai menerapkan tata hukum Indonesia sesuai Pancasila
D. Peraturan zaman kolonial yang tidak bertentangan dengan Pancasila tetap berlaku
3. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara yang menguji adalah ….
A. MPR
B. DPR
C. MK
D. MA
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yaitu pasal 28A-28J. Akan tetapi di Indonesia masih dibentuk berbagai peraturan tentang hak asasi manusia. Alasan dibentuknya peraturan pendamping hak asasi manusia adalah ….
A. Ketentuan pasal 28A-28J tidak memiliki kekuatan mngikat dalam masyarakat dan berlaku bagi semuanya
B. Ketentuan pasal 28A-28J masih bersifat universal sehingga belum dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan dasar negara tetapi hukum dasar tertinggi
D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan undang-undang negara sebagai aturan operasional
5. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut,
(2) Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya,
(3) Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya,
(4) Adanya keinginan warga negara untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik yang ada di wilayahnya dan tetangga sekitarnya
Pernyataan menurut pendapat Bryce hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar adalah …..
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
6. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan artinya ….
A. politik kenegaraan membuat aturan untuk setiap Lembaga Negara dan wajib untuk mematuhinya
B. sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
C. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan
D. Lembaga negara memegang teguh hak dan kewajiban sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan- aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Contoh hukum dasar tidak tertulis adalah ….
A. peraturan daerah tentang lalu lintas dan jalan raya yang berbeda dalam setiap Provinsi
B. perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia
C. pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR
D. regulasi dari pemerintah Indonesia yang mengatur ketatanegaraan Indonesia
8. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai ….
A. pemersatu bangsa Indonesia
B. teladan bagi semua warga negara
C. alat pengukur dan pengecek
D. alat kontrol, dan mengecek
9. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Pembukaan
(2) 3 pasal aturan peralihan
(3) 21 bab dalam batang tubuh
(4) 2 pasal aturan tambahan
(5) 73 pasal dalam batang tubuh
Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari ….
A. (1), (2), (3), (4), dan (5)
B. (1), (2), (4), (5), dan (5)
C. (1), (3), (5), (2), dan (4)
D. (1), (4), (5), (3), dan (2)
10. Konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) dapat ditinjau dari sudut pandang yaitu ….
A. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD sulit atau memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.
B. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.
C. Sulit mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila dapat mengikuti perkembangan zaman.
D. Mudah mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan luwes apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang di dalamnya mengandung aspek non hukum seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan religius, dan paham politik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dalam arti ….
A. Luas
B. Statis
C. Sempit
D. Dinamis
12. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memainkan berbagai fungsi salah satunya sebagai alat kontrol. Pelaksanaan fungsi konstitusi sebagai alat kontrol ditunjukkan oleh pernyataan ….
A. Sebuah ketentuan undang-undang harus direvisi karena bertentangan dengan undang-undang dasar
B. Lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dalam undang-undang dasar
C. Hak beragama dijamin dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Undang-undang dasar memuat prosedur perubahan atau amandemen konstitusi
13. Pada konstitusi Indonesia terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga tersebut tidak saling membawahi, tetapi melakukan kerja sama dan saling mengawasi. Pembagian kekuasaan tersebut sesuai pengertian konstitusi secara sempit, yaitu ….
A. Kosntitusi tidak hanya meliputi aspek hukum, tetapi juga non hukum
B. Konstitusi mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara
C. Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek mendasar dalam sebuah negara
D. Konstitusi berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
14. Inggris memiliki konstitusi yang tersebar dalam berbagai konvensi dan perjanjian. Meskipun demikian masyarakat Inggris memiliki kesadaran untuk mematuhinya.Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan konstitusi tersebut bersifat ….
A. Rigid
B. Tertulis
C. Fleksibel
D. Tidak tertulis
15. Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai ….
A. Keputusan penguasa yang memberikan hak kebebasan kepada warga negara
B. Hukum dasar tertulis sehingga konstitusi dikatakan sebagai hukum positif
C. Suatu tatanan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
D. Keputusan masyarakat mengenai sifat dan bentuk kesatuan politik
Kunci Jawaban
1 → D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia
2 → D. Peraturan zaman kolonial yang tidak bertentangan dengan Pancasila tetap berlaku
3 → A. MK
4 → D. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 membutuhkan undang-undang negara sebagai aturan operasional
5 → A. A. (1), (2), dan (3)
6 → A. politik kenegaraan membuat aturan untuk setiap Lembaga Negara dan wajib untuk mematuhinya
7 → C. pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR
8 → D. alat kontrol,dan mengecek
9 → C. (1), (3), (5), (2), dan (4)
10 → B. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.
11 → A. Luas
12 → B. Lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dalam undang-undang dasar
13 → C. Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek mendasar dalam sebuah negara
14 → D. Tidak tertulis
15 → C. Suatu tatanan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
Pelajari Juga: Soal Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Demikian prediksi soal dan jawaban UAS, UTS, PAS, UKK pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) tentang Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!
