Soal Peraturan Perundang-undangan di Indonesia – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal-soal PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai referensi soal Ujian UAS, UTS, PAS, UKK semester genap, ganjil atau gasal.
Harap diperhatikan, * (Kunci jawaban ada di akhir soal). Tampa berlama-lama, yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi pertanyaan tentang Peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Soal Pilihan Ganda
Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!
Berikan jawaban terbaik dari pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Salah satu unsur pembentuk peraturan perundang-undangan adalah …..
A. Peraturan Tidak Tertulis
B. Memuat Norma Hukum
C. Mengikat Secara Khusus
D. Dibentuk Oleh Lembaga Masyarakat
2. Berdasarkan tata urusan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang adalah …..
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
3. Hukum dasar merupakan hukum yang berlaku di suatu negara dan berfungsi mengatur dalam tata kehidupan di negara tersebut. Hukum dasar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis dikenal dengan nama …..
A. Yurisprudensi
B. Konstitusi
C. Konvensi
D. Aturan
4. Akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi perubahan struktur kelembagaan. Bahkan ada lembaga negara yang dihilangkan. Lembaga negara yang dimaksud adalah …..
A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Dewan Permusyaratan Rakyat
C. Majelis Permusyaratan Rakyat
D. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah peraturan daerah provinsi adalah …..
A. Peraturan pemerintah
B. Keputusan presiden
C. Peraturan presiden
D. Peraturan daerah kota
6. Apabila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP yang berlaku adalah undang-undang nomor 20 tahun 2011. Pilihan yang benar dan sesuai pernyataan di atas adalah …..
A. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
B. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
C. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalahperaturan yang sederajat
D. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang- undangan yang lama.
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan …..
A. Sejarah
B. Kesepakatan
C. Sosiologis
D. Substansi dan isi
8. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Era demokratisasi yang terus berkembang dalam masyarakat
(2) Upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(3) Upaya mempertahankan sistem pemerintahan presidensial
(4) Masih terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang D a s a r Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang multitafsir
Faktor yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 adalah …..
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
9. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah diajukan oleh ….
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Dewan Pertimbangan Agung
10. Peraturan Daerah DKI Jakarta No 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan …..
A. Bupati
B. Walikota
C. Presiden
D. Gubernur
Kunci Jawaban Pilihan Ganda
1 → B. memuat norma hukum
2 → A. perpu
3 → C. konvensi
4 → A. DPA
5 → D. Peraturan Kota
6 → B. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat
7 → D. Substansi dan isi
8 → C. 2 dan 3
9 → C. DPD
10 → D. Gubernur
Soal Essay
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar!
Soal No. 1. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Tuliskan proses Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat!
Soal No. 2. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana tahapan penyusunan peraturan pemerintah, sebutkan tahapan-tahapannya!
Soal No. 3. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya?Jelaskan!
Soal No. 4. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Berikan 3 (tiga) contoh perilaku hukum seorang pelajar dalam lingkungan sekolah!
Soal No. 5. Program pengelolaan sampah Jakarta bertujuan untuk memilah sampah plastik, sisa makanan hingga kaca dan limbah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ingin bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan supaya bisa mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah ini diadaptasi dari Kota Osaki Jepang. Peraturan ini merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup Rukun Warga (RW).
Dari wacana di atas jelaskan pendapat Ananda tentang program pengelolaan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta!
Kunci Jawaban Essay
1 → DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
2 → Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukankementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antar kementerian/atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetakan oleh presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.
3 → karena UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Hal ini bermakna bahwa UUD 1945 ditempatkan sebagai sumber hukum dan hukum tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4 →
- Tidak terlambat datang ke sekolah.
- Memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap.
- Menghormati guru.
- Tidak berbuat kegaduhan di kelas.
- Mengikuti pembelajaran dengan tertib.
5 → Program pengelolaan sampah ini diadaptasi dari Kota Osaki Jepang. Peraturan ini merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup Rukun Warga (RW). Sehingga diharapkan menjadi bersih dan nyaman untuk tempat tinggal.
Pelajari Juga: Soal Semangat Memaknai Kebangkitan Nasional Tahun 1908
Demikian prediksi soal dan jawaban UAS, UTS, PAS, UKK pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!
