Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal Modul Pembelajaran PPKn, PKN Kelas X KD 3.4 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal. Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang materi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.
Rangkuman Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Untuk memudahkan mengerjakan latihan, silahkan pahami ringkasan materi di bawah ini:
Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan-urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama.
Urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pemerintahan pilihan.
Latihan Soal
Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!
Pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom tenyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana otonomi daerah tersebut terjadi. Dapatkah kalian memberikan contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah? Coba kalian cari sebuah artikel dalam berbagai media tentang penyelewengan otonomi tadi kemudian analisis mengapa penyelewengan itu terjadi!
Kunci Jawaban dan Pembahasan
Salah satu contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsi. Penyebabnya adalah sebagai berikut:
- Otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat. Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elite lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kongkalikong antara pengusaha nakal dan penguasa korup.
- Otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif-fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah.
- Gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acapkali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil (civil society) yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk.
Mendapatkan minmal 1 artikel atau berita tentang penyelewengan otonomi.
Menganalisis penyebab penyelewengan berdasarkan artikel atau berita tersebut diatas.
Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS PKN Kelas 10, X SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!
